Carbon Offset, Siapa yang Untung?

Sederhana saja alasan mengapa saya tidak setuju dengan perdagangan karbon (carbon offfset), pertama dengan melakukan carbon offset negara maju bisa membeli karbon dari hutan-hutan tropis di negara berkembang seperti Indonesia, dengan demikian negara berkembang harus menjaga hutannya sebagai cadangan karbon yang diperjualbelikan, sementara negara maju yang telah membeli karbon dapat terus melakukan kegiatan menghasilkan emisi. Padahal emisi global terbesar dihasilkan oleh mereka.

Kedua, aturan main yang diterapkan dalam carbon offset tidak adil untuk negara berkembang. Mengapa? Karbon yang diperjualbelikan tidak boleh mengalami kebocoran (leakage) yang berdampak pada berkurangnya cadangan karbon di wilayah yang disepakati dalam kontrak. Jika terjadi kebocoran adalah si penjual (negara berkembang) harus mengkompensasi kebocoran tersebut ke pembeli (negara maju), padahal mekanisme perdagangan carbon offset adalah performance based, dan pembayaran dilakukan di akhir periode kontrak. Artinya jika terpantau terjadi kebocoran maka negara berkembang harus membayar kompensasi kebocoran tersebut ke negara maju, meskipun negara berkembang belum menerima pembayaran dari negara maju. Mudah diduga ujungnya akan menyebabkan negara berkembang terperangkap pada jeratan hutang. Bayangkan kebocoran yang bakal terjadi di Indonesia, jika sampai saat ini kita masih menghadapi masalah yang serius dengan illegal logging dan korupsi sistemik di semua sektor.

Selain itu, bisa dipastikan lagi-lagi prinsip ekonomi yang berlaku. Harga karbon akan jatuh jika semua negara berkembang yang berhutan tropis memasuki pasar karbon, sehingga penurunan emisi karbon tidak akan terjadi secara signifikan.  Selain itu terkait dengan ecological debt dari negara maju yang telah melakukan emisi terlebih dahulu dari negara berkembang semestinya jauh lebih besar dari harga yang dibayarkan pada skema carbon offset.

Bukannya carbon offset adalah peluang bagus untuk menghentikan laju pengrusakan hutan, sekaligus mencegah perubahan iklim global? Ya memang tapi apakah terpikir bahwa skema ini juga menyebabkan ketidakadilan bagi kaum petani dan penduduk di sekitar hutan?

Di Indonesia 26,6 juta hektar telah direncanakan akan disediakan untuk menunjang target yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%, uang yang beredar sebesar Rp 63triliun. Pesta pora ini tak ada kaitannya dengan petani dan penduduk sekitar hutan. Saya kutip dari tulisan Firdaus Cahyadi (Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia) di koran Tempo, ” di Ulu Masen, Nanggroe Aceh Darussalam, misalnya, sekitar 750 ribu hektar tanah rakyat sudah tidak boleh ditinggali dan digarap lagi. Di Muara Jambi, para petani harus berjuang melindungi tanah pertanian mereka seluas 101 ribu hektar tanah yang diklaim menjadi kawasan konservasi dalam proyek carbon offset.” Itu data yang disampaikan penulis hampir setahun yang lalu. Pertanyaannya kemudian siapa yang diuntungkan sebenarnya?